PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG PERGURUAN TINGGI

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi menjadi Undang-Undang pada Tanggal 13 Juli 2012 melalui  sidang paripurna DPR boleh jadi membawa dampak positif bagi pengembangan dan pembinaan Perguruan Tinggi di bawah kendali pemerintah, tetapi berpengaruh negatif terhadap munculnya bentuk hegemoni dan dominasi kekuasaan yang menghambat otonomi Perguruan Tinggi. Dari perspektif pemberdayaan, bentuk intervensi pemerintah dapat dimaknai sebagai bentuk penertiban dan pengawasan terhadap berbagai praktik manipulasi pengelolaan sebagian Perguruan Tinggi yang berimbas pada pendidikan berkualitas rendah sekaligus juga memediasi dan menfasilitasi penyediaan budget  yang memadai dalam upaya optimalisasi kebermaknaan tri darma Perguruan Tinggi.

Namun, dari perspektif kekuasaan, intervensi pemerintah yang bersemayam melalui undang-undang pendidikan tinggi dikhawatirkan sebagai upaya dekonstruksi kemapanan otonomi Perguruan Tinggi dengan mereduksi peran strategis kebebasan ilmiah dan akademik yang selama ini dimainkan. Hegemoni kekuasaan dalam undang-undang pendidikan tinggi dipandang terlalu jauh turut campur dalam menentukan kurikulum dan program studi sehingga disinyalir dapat menimbulkan kebekuan dalam berkreasi dan berkarya untuk mengusung tugas mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia.

Polarisasi perdebatan antara dua perspektif pemberdayaan dan dominasi kekuasaan tersebut seolah telah membias pada upaya memosisikan Perguruan Tinggi di satu sisi yang sedang berhadapan dengan Pemerintah di sisi lain. Perdebatan ini jika ditelaah secara ilmiah sangat menarik untuk diperbincangkan. Menariknya karena semakin dikaji semakin melahirkan gagasan dan pandangan-pandangan baru yang tidak berkesudahan. Tetapi, amat sangat menarik lagi jika perdebatan itu diakhiri dengan merektualisasi peran perguruan tinggi untuk menyambut derasnya desakan perubahan perguruan tinggi berbasis riset.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktualisasi Tri Darma Perguruan Tinggi hingga saat ini terkesan tidak terdistribusi secara komplementer. Varian pendidikan dan pengajaran jauh lebih dominan dari kedua varian lain penelitian (riset) dan pengabdian pada masyarakat. Riset sebagai indikator utama dalam mengonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan banyak direduksi pada tataran pemerolehan hibah dana penelitian, proyek-proyek jangka pendek, atau paling tinggi bermuara pada pengoleksian fakta-fakta empiris dalam bentuk fortofolio yang berguna ketika mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Sementara itu, riset di kalangan mahasiswa baru berfungsi secara formal, berguna sebagai signal dan tombol alarm berakhirnya masa studi pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemaknaan riset yang lebih mulia untuk mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara aksiologis masih terbelenggu dengan minimnya perencanaan cemerlang, fakta budget yang kurang memadai, dan distribusi kewenangan yang tidak berbasis kinerja.